Etika Profesi Akuntansi

ETIKA BISNIS DAN PENERAPANNYA

NAMA KELOMPOK :

AFDEL JUJUR SAHAT MT.S  ( 20211274 )

AGENG JULIANTO                  ( 28211461 )

AGUNG LUTFIANDARU         ( 20211338 )

AMMER UMAR                        ( 20211672 )

ANDARU ADI PRABOWO       ( 20211708 )

KATA PENGANTAR

Tak pernah lelah penulis ucapkan syukur tak terhingga kepada Sang Mahadaya Ilmu karena dapat menyelesaikan makalah untuk mata kuliah Etika Profesi Akuntansi dengan judul Etika Bisnis dan Penerapannya.

Materi yang akan dibahas dalam makalah ini adalah profesionalisme suatu profesi yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi dengan menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap profesional dan tindakan etisnya.

Selain sebagai pedoman dalam kegiatan menulis akademik dan membaca kritis, makalah ini juga dapat memberi arah kepada mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian dan belajar memahami etika dalam kehidupan sehari-hari serta dapat belajar etika bersinis dengan baik sebelum akhirnya mahasiswa tersebut ingin memasuki dunia bisnis di kemudian hari. Makalah ini disusun secara sederhana untuk dapat memberikan bimbingan bagi para pembaca yang ingin mengetahui penerapan etika yang baik, khususnya mahasiswa Gunadarma.

Makalah ini sangat jauh dari sempurna, namun kiranya dapat membantu para pembaca yang tengah mempelajari atau pun mengembangkan kepribadiannya dalam untuk dapat beretika dalam kegiatan berbisnis. Segala saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga makalah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Profesi akuntan di Indonesia sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Tantangan tersebut adalah berikut ini. Pertama, WTO/GATT/GATS, tidak hanya merundingkan masalah perdagangan komoditi riil, namun juga sektor jasa. Kedua, akan diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam rangka kerjasama ekonomi APEC pada tahun 2010 bagi negara maju dan pada tahun 2020 bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiga, diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara di kawasan ASEAN, yaitu AFTA (Ekayani dan Putra, 2003).

Disamping itu, kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tajam. Semua usaha bisnis tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu, segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri, termasuk profesi akuntansi. Di dalam bisnis tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara. Bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan.

Perkembangan pesat teknologi setelah perang dunia kedua memacu dunia bisnis di negara - negara kapitalis menjadi semakin dinamis, tetapi sayangnya kurang disertai dengan pemikiran dan kesadaran moral para pelakunya, sehingga menimbulkan skandal - skandal bisnis yang merugikan masyarakat, seperti hancurnya enron dan Lehman Brothers. Oleh karena itu, sejak tahun 1970 - an, etika dalam dunia bisnis menjadi semakin sering dibicarakan dan dituntut realisasinya. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG (Good Corporate Governance) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan jika tidak ingin mengalami hal sama dengan kasus Enron maupun Lehman Brothers. Menurut hasil penelitian SWA (2005), PT Astra Internasional Tbk (AI) merupakan salah satu perusahaan publik yang telah menerapkan tata kelola perusahaan. Astra Internasional berhasil bertahan setelah menerapkan tata kelola perusahaan sejak tahun 1987 (21 tahun).

Untuk mengantisipasi hal itu, maka profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap profesional dan tindakan etisnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami penulis tertarik untuk membuat makalah mengenai

Etika Bisnis dan Penerapannya.

B.     Manfaat

Dengan adanya penulisan makalah ini, penulis berharap dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi terutama mengenai Etika Profesi Akuntansi. Selain itu dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai Etika Bisnis dan penerapannya. Serta bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Etika Bisnis dan Penerapannya.

Selain itu makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai, kesadaran etika, kode etik profesi akuntan dan ethical governance dalam bisnis dan profesi akuntan. Dalam rangka mempersiapkan akuntan profesional beretika tinggi, makalah ini juga membahas isu utama dalam masalah etika bisnis dan perkembangan etika.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa latin, Etica yang berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti kebiasaan, watak. Etika memiliki banyak makna antara lain :

1.     Semangat khas kelompok tertentu, misalnya ethos kerja, kode etik kelompok profesi.

2.    Norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan masyarakat tertentu mengenai perbuatan yang baik dan benar.

3.     Studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan benar sebagai falsafat moral. Etika sebagai refleksi kritis dan rasional tentang norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia.

4.   Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan.

B.     Pengertian Bisnis

      Beberapa pengertian bisnis adalah sebagai berikut :

1. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang& jasa dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bisnis sebagai suatu system yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (bussinessis then simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society) [Huat, T Chwee,1990]

3. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan [Griffin & Ebert]

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan barang dan jasa (create of good and service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

C. Pengertian Etika Bisnis

      Berikut ini adalah beberapa pengertian Etika Bisnis :

1. Etika Bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

2. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pengendalian diri,

2. Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility),

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi,

4. Menciptakan persaingan yang sehat,

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”,

6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi),

7. Mampu menyatakan yang benar itu benar,

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah,

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama,
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati.

11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Etika Bisnis diperlukan agar para pelaku bisnis dituntut professional, karena adanya persaingan yang semakin tinggi, kepuasan konsumen yang menjadi faktor utama, agar perusahaan dapat dipercaya dalam jangka panjang dan mencegah jangan sampai dikenakan sanksi-sanksi pemerintah yang pada akhirnya mengambil keputusan.

D. Penerapan Etika Bisnis melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Etika Bisnis berperan sangat besar karena fungsinya yang jika dapat diterapkan secara konsisten dapat membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan mempunyai daya saing (Competitive Advantages) yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi pula.

Menurut salah satu ahli pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang karena:
1. Dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun eksternal.

2. Dapat meningkatkan motivasi para pekerja.

3. Melindungi prinsip kebebasan berniaga.

4. Meningkatkan keunggulan bersaing.

Berangkat dari besarnya peran suatu etika dalam melakukan kegiatan bisnis, maka perusahaan sudah selayaknya menerapkan suatu prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat. Dalam upaya ini penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat digunakan sebagai salah satu alatnya. Banyak perusahaan yang umurnya puluhan tahun bahkan ratusan tahun memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, dengan kesejahteraan karyawan yang baik karena melaksanakan etika bisnis dan Good Corporate Governance. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan etika bisnis melalui penerapan Good Corporate Governance menjadi salah satu sustainable competitive advantage bagi perusahaan. Etika bisnis sendiri pada akhirnya merupakan bagian terintegrasi dari nilai-nilai Good Corporate Governance.

Malaysian Finance Committee on Corporate Governance memberikan definisi yang lebih luas mengenai konsep Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta akuntabilitas korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan (stakeholder).

Menurut Tjager Good Corporate Governance sering disebut sebagai sebuah pola hubungan, system dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Sebagai sebuah proses, system, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambahbagi perusahaan,

Good Corporate Governance memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Fairness (Keadilan)

Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingansesuai dengan criteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini yang ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi terhadap konflik kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite termasuk system remunerasi, menyajikan informasi secara wajar.

2. Transparency (Keterbukaan)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, pengambilan keputusan, pengawasan, keadilan, kualitas, standarisasi, efisiensi waktu dan biaya). Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti masalah-masalah yang strategis harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaandan turu memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, dimana dalam pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan best practice bukan sekedar audit.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pegelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab social, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional dan menjunjung citra, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

5. Disclosure (Keterbukaan dalam informasi)

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. hal tersebut terutama untuk perusahaan yang sudah go public, dimana pemegang saham sangat berkepentingan dengan informasi kinerja perusahaan tersebut berada.

6. Independency (Kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

E. Penerapan Etika Bisnis yang Positif

Berikut ini adalah sepuluh prinsip di dalam menerapkan etika bisnis yang positif :

1. Etika Bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Tidak ada perbedaan yang tegas antara etika bisnis dengan etika pribadi. Kita dapat merumuskan etika bisnis berdasarkan moralitas dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran.

2. Etika Bisnis berdasarkan pada fairness. Apakah kedua pihak yang melakukan negosiasi telah bertindak dengan jujur? Apakah setiap konsumen telah diperlakukan dengan adil? Apakah setiap karyawan diberi kesempatan yang sama? Jika ya, maka etika bisnis telah diterapkan.

3. Etika Bisnis membutuhkan integritas. Dimana integritas merujuk kepada keutuhan pribadi, kepercayaan dan konsistensi. Bisnis yang etis memperlakukan orang dengan hormat, jujur dan berintegritas. Mereka menepati janji dan komitmen.

4. Etika Bisnis membutuhkan Kejujuran. Bukan jamannya lagi perusahaan untuk mengelabui pihak lain dan menyembunyikan cacat produk. Jaman sekarang adalah era kejujuran. Pengusaha harus jujur mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh produknya.

5. Etika Bisnis harus dapat dipercayai. Jika perusahaan Anda terbilang baru, sedang tergoncang atau mengalami kerugian, maka secara etis Anda harus mengatakan dengan terbuka kepada klien atau stakeholder Anda.

6. Etika Bisnis membutuhkan perencanaan bisnis. Sebuah perusahaan yang beretika dibangun di atas realist sekarang, visi atas masa depan dan perannya di dalam lingkungan. Etika bisnis tidak hidup di dalam ruang hampa. Semakin jelas rencana sebuah perusahaan tentang pertumbuhan, stabilitas, keuntungan dan pelayanan, maka semakin kuat komitmen perusahaan tersebut terhadap praktik bisnis.

7. Etika Bisnis diterapkan secara internal dan eksternal. Bisnis yang beretika memperlakukan setiap konsumen dan karyawannya dengan bermartabat dan adil. Etika juga diterpkan di dalam ruang rapat direksi, ruang negosiasi, di dalam menepati janji, dalam memenuhi kewajiban terhadap karyawan, buruh, pemasok, pemodal, dll. Singkatnya, ruang lingkup etika bisnis itu universal.

8. Etika Bisnis membutuhkan keuntungan. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang dikelola dengan baik, memiliki system kendali internal dan bertumbuh. Etika adalah berkenaan dengan bagaimana kita hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis yang tidak mempunyai rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika.

9. Etika Bisnis berdasarkan nilai. Perusahaan yang beretika harus merumuskan standar nilai secara tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik, tetapi berlaku secara umum. Etika menyangkut norma, nilai dan harapan yang ideal. Meski begitu, perumusannya harus jelas dan dapat dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari.

10. Etika Bisnis dimulai dari pimpinan. Ada pepatah, “Pembusukan ikan dimulai dari kepalanya”. Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap corak lembaga. Perilaku seorang pemimpin yang beretika akan menjadi teladan bagi anak buahnya.

 

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Etika Bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis juga menjelaskan standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik.

Disadari atau tidak, penerapan etika bisnis melalui prinsip-prinsip Good Corporate Governance memiliki peran yang besar. Etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholdernya. Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah
1. Pengendalian diri,

2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility),

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya

    perkembangan informasi dan teknologi,

4. Menciptakan persaingan yang sehat,

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”,

6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi),

7. Mampu menyatakan yang benar itu benar,

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan

    pengusaha ke bawah,

9.  Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama,

10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati.

B.     Saran

Sebaiknya Perusahaan memperhatikan hal-hal yang akan membuat perusahaan tersebut lebih berkembang dan bertahan lama, seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian perusahaan juga bisa menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mengenai penerapan Etika Bisnis atau sepuluh prinsip di dalam menerapkan etika bisnis yang positif. Pada dasarnya kedua prinsip ini sama-sama menuntun para pekerja yang ada di dalam perusahaan untuk beretika bisnis yang baik dan sehat. Karena hal tersebut menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan ekonomi.

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.

Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. (Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006).

Kasus PT KAI di atas menurut beberapa sumber yang saya dapat, berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu wajar. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Sumber : Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006

ANALISIS:

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi yang dijelaskan oleh tulisan blog saya sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA
http://irsan90.wordpress.com/2011/11/04/etika-profesi-akuntansi-dan-contoh-kasus/

http://andyhariman.blogspot.com/2010/01/pengertian-etika-bisnis.html
http://azthreenancy.blogspot.com/2009/10/pengertian-etika-bisnis.html

http://elibrary.mb.ipb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=mbipb-12312421421421412-italestari-778
http://galih-chess.blogspot.com/2010/01/contoh-bisnis-yang-kurang-beretika.html
http://galih-chess.blogspot.com/2010/01/contoh-penerapan-etika-bisnis.html